RAMtivi Online

Pelopor Televisi Digital Indonesia

Pembinaan RT RW di Kabupaten Kediri Jelang Pilkada 2024 Dinilai Sarat Muatan Politik ???

Kediri (RAMtivi Online)—- Kegiatan Pembinaan RT – RW yang gencar dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2024, Dhito – Dewi, yang dinilai sarat muatan politik, seringkali dikaitkan dengan upaya memperkuat pengaruh politik mereka menjelang pemilihan umum atau pilkada.

Hal ini bisa terjadi ketika pasangan petahana memanfaatkan kegiatan pembinaan RT – RW ini untuk mendapatkan dukungan dari para pemimpin masyarakat ditingkat paling bawah. Strategi semacam ini, mungkin mencakup pemberian bantuan, intensif, dan fasilitas tertentu kepada RT – RW, dengan harapan akan mendapat dukungan atau memobilisasi suara bagi pasangan petahana, Dhito – Dewi.

Seperti yang terjadi di acara pembinaan RT – RW se – Kecamatan Semen. Acara yang bertempat di Balai Desa Puh Sarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, pada Sabtu 21 September 2024.

Acara dihadiri oleh sekitar empat ratus undangan yang terdiri dari kepala desa, kepada dusun, dan seluruh RT – RW yang ada di wilayah tersebut. Dan dengan mengena baju seragam sesuai dengan kelompok dan jabatan mereka.

Namun ada juga tamu undangan yang datang dengan mengenakan kaos putih bergambar calon bupati 2024, Hanindhito Lanjutkan.

Saat dikonfirmasi, Sri Lestari, warga desa Semen mengatakan kalau kaos yang ia pakai itu di kasih oleh kepala desa Semen.

“Waduuh, saya kira semua undangan memakai kaos seperti ini, ternyata tidak. Malu saya jadinya,” ungkap Sri, begitu ia kerap disapa.

Meski demikian, pembinaan RT – RW seharusnya murni untuk memperkuat tata kelola pemerintahan ditingkat lokal, dan tidak digunakan sebagai alat politik. Jika hal ini terjadi bisa menimbulkan ketidak adilan dalam proses demokrasi.

“Fenomena seperti ini, perlu di awasi oleh berbagai pihak , termasuk pengawas pemilu, untuk memastikan bahwa tidak ada penyalah gunaan kekuasaan dalam pembinaan RT – RW yang dapat mempengaruhi netralitas dalam demokrasi,” tegas Iqbal, seorang pria ahli hukum dan pengamat politik sekaligus aktivis, yang aktif menyerukan netralitas ASN dan pejabat publik lainnya, saat ditemui jurnalis media ini ditempat terpisah.(BIM)

 

 

Sumber: teropong reformasi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *