KPU Kota Kediri Gelar Rakor Evaluasi Coklit dan Persiapan DPS Pemilihan Kepala Daerah 2024
KEDIRI || RAMTIVI ONLINE — KPU Kota Kediri mengadakan rapat koordinasi (RAKOR) untuk mengevaluasi pelaksanaan coklit dan persiapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
Acara tersebut dihadiri oleh undangan dari TNI-Polri, Kesbangpol, Bawaslu Kota Kediri, serta PPK dan PPS se-Kota Kediri, bertempat di Grand Surya Hotel, Senin 22/7/2024.
Sebelum memasuki materi kegiatan, diumumkan adanya penghargaan Reward untuk 3 pantarlih (Pantarlih Award) yang mewakili masing-masing kecamatan dengan kriteria coklit yang akurat.
Ketua KPU Kota Kediri Reza Cristian menyampaikan malam ini KPU melaksanakan rapat koordinasi terkait evaluasi pelaksanaan coklit kemarin dan persiapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) kedepan.
” Diharapkan teman-teman PPK dan PPS, besok tanggal 24 Juli 2024 selesai pelaksanaan coklit, sudah mulai mempersiapkan untuk penyusunan DPS,” ungkap Reza.
Dikatakannya, informasi penting lainnya adalah penyusunan Daftar Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat kelurahan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 3 Agustus 2024, serta penutupan dan pembubaran pantarlih pada tanggal 25 Juli 2024 di masing-masing kelurahan.
Sementara itu, Divisi Rendatin Nia Sari menyampaikan tugas dari PPK dan PPS terutama terkait penyusunan dan rekapitulasi DPHP. Hal ini melibatkan persiapan penyusunan daftar pemilih hasil perubahan, pelaksanaan penyusunan daftar pemilih hasil perubahan, dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran.
” Kita berharap nanti PPK dan PPS tepat waktu, sehingga pelaksanaan Pilkada setiap tahapan itu terselenggara sesuai jadwal,” ucap Nia.
Selain itu, juga dibahas evaluasi kinerja dari PPS yang menghadapi kendala di lapangan terkait dengan coklit, seperti perubahan data dari pemilih, belum terupdate-nya KTP baru, pergantian status, pemekaran RT yang mengakibatkan pindah pilih TPS, dan permasalahan lainnya.
” Setelah coklit nanti data-data akan disondingkan kembali dicek kembali kebenarannya, untuk TMS masih bisa dimasukkan,” tutup Nia.
Untuk menjaga kualitas suara Pilkada serentak 2024, diperlukan koordinasi yang baik antara PPK dan PPS.